Mantan Hakim MK Sebut PP Nomor 28/2022 Perlu Diuji Materi, Ini Alasannya

Tak Berkategori

Sabtu, 19 Agustus 2023 – 09:17 WIB

Jakarta – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Menurut Dewa, perlu dilakukan uji materu terhadap PP tersebut ke Mahkamah Agung.

Baca Juga :

98 Advokat Gugat Syarat Usia ke MK, Minta Maksimal Capres-Cawapres 70 Tahun

Menurut Palguna, uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara sangat penting. Sebab, PP tersebut dianggap inkonsisten dengan peraturan pada tingkatan yang berbeda, karena itu harus diuji materi ke Mahkamah Agung dengan melakukan pengajuan gugatan uji materiil.

“Dengan munculnya PP Nomor 28/2022 saya sering bingung apakah teori-teori hukum masih berlaku sekarang ini. Dari legal struktur sebetulnya perangkat hukum kita sudah memadai,” kata Dewa dalam diskusi yang diinisiasi Publik Nusakom Pratama Institut bertajuk ‘Perspektif Keadilan dalam Pandangan Hukum dan Budaya’ yang dikutip Sabtu, 19 Agustus 2023.

Baca Juga :

Kemnaker Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

“Dalam hal legal kultur, kita sangat lemah karena budaya permisif demikian juga legal substances kita juga mengenal adanya kompromi politik yang bisa mengatasi persoalan hukum. PP Nomor 28/2022  jika bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung,” tambah Dewa

Ilustrasi gambar : Hukum

Baca Juga :

MK Perkuat Larangan Kampanye di Tempat Ibadah, KPU Segera Revisi PKPU

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana itu, tidak menjadi persolan yang serius bahwa PP Nomor 28/2022 dianggap lahir terlambat dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, sepanjang isinya bertentangan dengan nilai keadilan, maka layak digugat publik.

Bagi Dewa yang juga pendiri Forum Merah Putih, negara mestinya memiliki constistusional complaint atau Verfassungbeschwerde seperti di Jerman untuk mengadukan persoalan hukum seperti munculnya PP Nomor 28/2022.

Halaman Selanjutnya

Dari segi norma, kata dia, Undang-Undang yang baik harusnya dimulai dari awal pembentukannya sehingga aturan turunannya bisa dikontrol dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lain.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *