Sembilan Fraksi Parpol di DKI Dukung Langkah Heru soal Pencabutan Perda Kepulauan Seribu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Sembilan fraksi partai politik (parpol) di DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal pencabutan regulasi tentang Kepulauan Seribu.

Regulasi itu adalah Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara.

Dukungan itu disampaikan sembilan fraksi parpol saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (14/11/2023). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tersebut beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo mengatakan, PDIP bersepaham dan berkomitmen dengan pemerintah daerah dalam pencabutan Perda tersebut.

PDIP memandang, langkah ini dapat meningkatkan fungsi peelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu sesuai dengan kekhasan masyarakatnya, maupun potensi yang dimiliki sebagai bagian yang tidak terpisahkkan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Bidik Juara Umum, DKI Jakarta Targetkan Raih Ratusan Medali Emas PON XXI Aceh-Sumut 2024

“Diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menitikberatkan pada pemajuan warga masyarakat Kepulauan Seribu tanpa membeda-bedakan dengan kota administrasi lain yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta,” kata Gani yang dikutip dari dokumen pandangan umum tersebut pada Rabu (15/11/2023).

Sementara itu Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Esti Arimi Putri mengatakan, urgensi pencabutan Perda tersebut didasarkan atas fakta secara kewilayahan.

Kepulauan Seribu telah ditetapkan sebbagai kabupaten administrasi dan bukan bagian dari wilayah kota administrasi sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

“Fraksi Gerindra turut mendukung pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 ini dikarenakan keberadaan Perda tersebut sudah tidak relevan lagi,” ujar Esti.

Baca Juga  Unkris Berharap RUU Perampasan Aset Jadi UU, Sudah 15 Tahun Diajukan Pemerintah

Baca juga: Pj Gubernur DKI Cabut Perda No 11 Tahun 1992, Heru Budi Hartono: Penataan Kepulauan Seribu Maksimal

Selain itu, kata dia, Kepulauan Seribu dan sekitarnya sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dan Kawaasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025,” katanya.

Sedangkan Penasihan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah mengapresiasi atas diajukannya Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tersebut.

Pada prinsipnya PKS menerima usulan rancangan tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pemerntahan maupun pengaturan tata ruang dan kewilayahan.

“Meskipun menyetujui dan bisa menerima pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992, namun Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan Kepulauan Seribu yang didukung dengan perangkat peraturan perundang-undangan,” jelasnya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *