Eks Komisioner KPU Ungkap Sesungguhnya Gibran Belum Penuhi Syarat Jadi Cawapres, Ini Dasarnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan, bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka sebenarnya belum memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) berdasarkan regulasi yang berlaku.

Menurut Putu, penerbitan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 pada 17 Oktober 2023 sebagai dasar hukum pendaftaran Gibran salah prosedur.

Karena, kata Putu, KPU belum mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 pasal 13 ayat (1) huruf q yang mengatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden (capres) dan cawapres minimal berusia 40 tahun. 

Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023, tambah Putu, mengatur tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

KPU menerbitkan keputusan itu untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) Nomor 90/2023 pada 16 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa batas usia capres dan Cawapres adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia di bawah itu sepanjang telah berpengalaman menjadi pejabat negara dan/atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilu atau Pilkada.

Putusan ini menjadi karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres dari Capres Prabowo Subianto. 

Baca juga: Dukung Produk Lokal, Gibran Jadi Host saat Live Tiktok bareng Aerostreet

“Sejak putusan MK 90/2023 saya galau. Putusan ini harus dieksekusi, tetapi ada persoalan politik. Sebagai eks komisioner saya menilai putusan itu tidak bisa dieksekusi jika melihat jadwal pendaftaran bakal pasangan calon, karena penutupan pendaftaran paslon pada 25 Oktober,” tutur Putu, Kamis (4/4/2024).

Menurut Putu, semestinya sebelum KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023, harus lebih dulu mengubah PKPU Nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat (1) huruf q sebagai konsekuensi karena undang-undangnya berubah. 

Baca Juga  Willy Dozan Masih Berharap Kasus Dugaan Penganiayaan Leon Dozan ke Rinoa Aurora Bisa Berakhir Damai

“Jadi tidak bisa tiba-tiba Keputusan KPU Nomor 1378 dicantelkan di situ yang mengatur bahwa syarat Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang didapatkan melalui proses pemilu atau pilkada,” lanjutnya.

Menurut Putu, ia telah mencurigai lahirnya Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 sebagai ‘pesanan’ karena tidak selaras dengan PKPU Nomor 19/2023.

Putu menegaskan, Keputusan KPU 1378 merupakan ‘anak haram’ yang dipaksakan bagi ‘ibu kandung,’ dalam hal ini PKPU Nomor 19/2023.

“Mengapa anak haram? Karena kontennya mengadopsi putusan MK Nomor 90/2023, tetapi ibu kandungnya masih bicara sebelum putusan MK lalu muncul konsideran  untuk menindaklanjuti PKPU Nomor 19/2023,” paparnya.

Baca juga: Serang Jokowi dan Gibran, Projo Ingatkan Hasto Bisa Seret PDIP jadi Oposisi Pemerintah

Selain melanggar Pasal 231 (4) UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilu, penerbitan Keputusan KPU 1378 juga melanggar PKPU Nomor 1/2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebelumnya, saat memberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  (PHPU) Pilpres 2024 di MK, Selasa (2/4/2024). Komisioner KPU 2007-2012 itu menjelaskan, beberapa pelanggaran tahapan pencalonan Pilpres 2024. 



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *