Dilaporkan ke KPK Soal Kasus Dugaan Pencabutan Ribuan Izin Tambang, Bahlil: Saya Nggak Tahu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah melakukan praktik curang dengan mematok tarif soal pencabutan dan pengaktifan kembali izin tambang bagi perusahaan.

Adapun pihak yang menginisiasi pelaporan itu adalah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada Selasa (19/3/2024) hari ini.

Bahlil kemudian memberi respons perihal dirinya dilaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.

Kader Partai Golkar tersebut mengaku belum mengetahui adanya laporan yang diinisiasi JATAM.

“Oh saya nggak tahu, saya enggak tahu. Saya belum tahu,” ujar dia, kepada wartawan, di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.

Dikutip dari Tribun-video.com, Koordinator Nasional JATAM Melki Mahar menjelaskan, laporan itu terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023.

Menurutnya, pelaporan ini menjadi penting untuk membuka pola-pola apa saja yang digunakan para pejabat negara terkait proses pencabutan izin yang menuai polemik.

Hal itu disampaikan Melki Mahar saat ditemui di depan Gedung Merah Putih KPK.

Ia mengklaim, JATAM telah mempelajari dengan serius landasan hukum Bahlil yang memiliki wewenang besar hingga bisa mencabut izin.

Melki menuturkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan tiga regulasi yang memberikan kuasa besar pada Bahlil Lahadalia.

Namun, JATAM menilai bahwa pencabutan izin tambang itu tak sesuai dengan aturan.

Ia menyebut, Bahlil cenderung tebang pilih dan penuh traksaksional.

Yang mana menurut Melki, hal itu justru menguntungkan diri, kelompok, atau badan usaha lain.

Karena itulah, JATAM mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut.



Quoted From Many Source

Baca Juga  Modus Tukang Uang Receh Rp 2,5 Juta ke Kedai Ayam Palmerah, Dua Pelaku Diamankan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *